Contoh Aplikasi

Beranda
Latihan Soal

40 Soal dan Jawaban PAT PKN SMA Kelas 10 Kurikulum Merdeka

Artikel berikut membahas mengenai 40 Soal dan Jawaban PAT PKN SMA Kelas 10 Kurikulum Merdeka
1.Sistem pemerintahan presidensial yang digunakan sekarang memberi kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan....
  1. A.Fungsi anggaran
  2. B.Fungsi kontrol
  3. C.Fungsi pengayoman
  4. D.Fungsi pendidikan
  5. E.Fungsi informasi
2.Negara mempunyai kekuasaan penuh dalam membuat hukum. Namun hukum yang dibuat dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum negara. Pernyataan di atas merupakan sifat negara....
  1. A.Memaksa
  2. B.Monopoli
  3. C.Mencakup semua
  4. D.Mengatur
  5. E.Mendominasi
3.Pembagian kekuasaanyudikatif dimasukkandalam pembagian kekuasaan eksekutif menurut pendapat....
  1. A.John Locke
  2. B.Montesqueiu
  3. C.Prof. Van Vollenhoven
  4. D.Aristoteles
  5. E.Plato
4.Sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 bahwa pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat ke daerah merupakan pembagian kekuasaan negara....
  1. A.Sesuai prinsip Pacta Sunt Servada
  2. B.Secara De Jure
  3. C.Secara vertikal
  4. D.Secara horizontal
  5. E.Secara De Facto
5.Yang termasuk pembagian kekuasaan diluar pembagian kekuasaan trias politika adalah....
  1. A.Konstitutif, eksekutif, dan legislatif
  2. B.Eksekutif, legislatif, dan yudikatif
  3. C.Legislatif, yudikatif, dan eksaminatif
  4. D.Yudikatif, eksaminatif, dan moneter
  5. E.Konstitutif, eksaminatif, dan moneter
 
6.Menurut UU No. 39 Tahun 2008 jumlah maksimal kementerian negara adalah....
  1. A.20
  2. B.23
  3. C.34
  4. D.40
  5. E.43
7.Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri tetapi langsung dari presiden adalah....
  1. A.Badan Informasi Geospasial
  2. B.Badan Intelijen Negara
  3. C.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  4. D.Badan Pertanahan Nasional
  5. E.Badan Tenaga Nuklir Nasional
8.Dalam praktik penyelenggaraan ketatatnegaraan, Pancasila dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut adalah fungsi....
  1. A.Dasar Negara Indonesia
  2. B.Pandangan hidup bangsa Indonesia
  3. C.Kepribadian bangsa Indonesia
  4. D.Filsafat hidup negara Indonesia
  5. E.Ideologi negara Indonesia
9.Nilai-nilai Pancasila satu dengan yang lainnya tidak dapat dibagi karena nilai tersebut bersifat hierarkis, maksudnya adalah....
  1. A.Melengkapi
  2. B.Menjiwai dan dijiwai
  3. C.Membutuhkan
  4. D.Terkait
  5. E.Terpisah
10.Nilai dasar yang  tercermin dalam  sila kedua Pancasila adalah....
  1. A.Tidak memaksakan agama kepada orang lain
  2. B.Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia
  3. C.Menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan
  4. D.Menghargai dan menghormati pendapat orang lain
  5. E.Memanfaatkan kekayaan alam secara merata untuk bangsa Indonesia
 
11.Dalam menjalankan pemerintahan Presiden selalu berkomunikasi dan membicarakan dengan menteri- menterinya. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai....
  1. A.Membina kerukunan hidup antar umat beragama
  2. B.Tidak semena-mena terhadap orang lain
  3. C.Bermusyawarah dalam menyelesaikan segala urusan
  4. D.Menempatkan kepentinganpribadi diatas kepentingan bangsa dan negara
  5. E.Menjunjung hak warga negara berdasakan sikap non diskriminatif
12.Saat istirahat siang, Amir akan melaksanakan shalat zhuhur karena dari mesjid sudah terdengar suara azan. Namun, Arif mengajak Amir untuk makan dulu di kantin. Sikap Arif merupakan contoh sikap yang tidak sesuai dengan pernyataan di bawah ini, yaitu....
  1. A.Kebebasan memeluk agama
  2. B.Saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain
  3. C.Memanfaatkan kekayaan alam secara merata
  4. D.Menghargai hasil karya orang lain
  5. E.Memberikan kebebasan dalam beribadah
13.Contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai praksis Pancasila dalam kehidupan keluarga adalah....
  1. A.Menghormati orang yang lebih tua
  2. B.Menentang pendapat orang tua
  3. C.Peduli terhadap kepentingan orang lain
  4. D.Peduli terhadap kesusahan orang lain
  5. E.Memanjat tembok di belakang sekolah
14.Berikut yang bukan merupakan kasus pelanggaran hak dalam berbangsa dan bernegara....
  1. A.Pembunuhan Marsinah buruh pabrik
  2. B.Terbunuhnya rakyat sipil di Timor-Timur
  3. C.Guru BP/BK yang merazia rambut
  4. D.Polisi merazia pelanggaran lalu lintas
  5. E.Terbelenggunya aspirasi rakyat
15.Wilayah negara sebagai suatu bagian muka bumi daerah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian wilayah negara menurut....
  1. A.UUD Tahun 1945
  2. B.I. Wayan Parthiana
  3. C.Ensiklopedia Umum
  4. D.Deklarasi Djuanda
  5. E.UU No. 43 Tahun 2008
16.Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pengertian warga negara ini terdapat dalam....
  1. A.Pasal 26 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945
  2. B.Pasal 26 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945
  3. C.Pasal 26 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945
  4. D.UU No. 12 Tahun 2006
  5. E.UU No. 2 Tahun 2002
 
17.Wilayah suatu negara terdiri dari wilayah daratan, laut, udara dan....
  1. A.Jajahan
  2. B.Desa
  3. C.Ekstrateritorial
  4. D.Gurun
  5. E.Teritorial
18.Yang membedakan antara penduduk dan warga negara adalah....
  1. A.Asal usulnya
  2. B.Status ekonomi
  3. C.Status sosialnya
  4. D.Hak dan kewajibannya
  5. E.Kebebasan dalam memilih agama
19.Fadly adalah anak dari orang tua berkewarganegaraan Malaysia yang menganut asas ius soli, namun Ia lahir di negara Tiongkok yang menganut asas ius sanguinis, maka status kewarganegaraannya adalah....
  1. A.Berkewarganegaan Malaysia
  2. B.Berkewarganegaan Tiongkok
  3. C.Memiliki dwi kewarganegaraan
  4. D.Tidak memiliki kewarganegaraan atau apatride
  5. E.Berstatus bipatride dalam batas waktu tertentu
20.Batas maksimal seorang anak dapat menentukan kewarganegaraannya akibat perkawinan campuran adalah....
  1. A.15 tahun
  2. B.16 tahun
  3. C.17 tahun
  4. D.18 tahun
  5. E.19 tahun
21.Menurut UU No. 12 tahun 2006, seseorang tidak dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila....
  1. A.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia
  2. B.Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing
  3. C.Ana yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia
  4. D.Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui
  5. E.Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganeegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu
22.Salah satu syarat untuk menjadi warga negara RI menurut UU No. 12 Tahun 2006 adalah....
  1. A.Berusia 17 tahun atau sudah menikah
  2. B.Berusia 18 tahun dan/atau sudah kawin
  3. C.Sudah bertempat tinggal tidak di Indonesia 10 tahun berturut-turut
  4. D.Berkewarganegaraan ganda
  5. E.Membayar uang pewarganegaraan semampunya.
 
23.Di bawah ini contoh sikap yang harus dikembangkan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan....
  1. A.Seluruh warga saling menghormati pelaksanaan ibadah, baik agamanya maupun agama lain.
  2. B.Seluruh warga dapat mencampur adukkan ajaran agama.
  3. C.Semua warga acuh tak acuh terhadap agamanya maupun agama orang lain.
  4. D.Seluruh warga memilih sikap memaksakan agama kepada orang lain.
  5. E.Seluruh warga memilih sikap fanatik yang berlebihan terhadap agamanya.
24.Menurut UUD 1945 pasal 30 ayat 2 menyatakan “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui”....
  1. A.Sistem pertahanan dan keamanan yang menyeluruh
  2. B.Sistem keutuhan wilayah semesta
  3. C.Sistem pertahanan wilayah antar pulau
  4. D.Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
  5. E.Sistem pertahanan rakyat semesta
25.Struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada dan hubungan antara lembaga satu dengan yang lainnya disebut....
  1. A.Sistem politik
  2. D. Infrastruktur politik
  3. B.Suprastruktur politik
  4. E. Tokoh politik
  5. C.Partai politik
26.Kelompok atau lembaga politik dalam kehidupan masyarakat yang dibentuk dan bergerak ditingkat masyarakat itu sendiri adalah....
  1. A.Suprastruktur politik
  2. B.Kelompok penekan
  3. C.Infrastruktur politik
  4. D.Media massa
  5. E.Kelompok kepentingan
27.Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung merupakan wewenang dari....
  1. A.Presiden
  2. D. Mahkamah Konstitusi
  3. B.DPR
  4. E. Komisi Yudikatif
  5. C.DPD
28.Lembaga negara sebelum amandemen UUD Tahun 1945 yang tidak terdapat dalam struktur ketatanegaraan RI sesudah amandemen UUD Tahun 1945 adalah....
  1. A.Badan Pemeriksa Keuangan
  2. B.Dewan Pertimbangan Agung
  3. C.Mahkamah Konstitusi
  4. D.Komisi Pemberantasan Korupsi
  5. E.Komisi Yudisial
29.Good govermance adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara swasta dan masyarakat. Pengertian good govermance ini menurut....
  1. A.United Nation Development Program (UNDP)
  2. B.World Bank
  3. C.Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000
  4. D.Miriam Budiardjo
  5. E.Carl Friedrich
 
30.Perhatikan beberapa hal berikut !
1.Mengubah dan menetapkan UUD
2.Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
3.Membentuk Undang-Undang
4.Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
5.Membahas rancangan Undang-Undang
Hal-hal yang tdak termasuk tugas dan wewenang MPR ditunjukkan nomor....
  1. A.1 dan 2
  2. B.2 dan 3
  3. C.3 dan 4
  4. D.4 dan 5
  5. E.3 dan 5
31.Di Indonesia, suprastruktur politik bertumpu pada trias politika yang terbagi kedalam tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bagian dari kekuasaan yudikatif adalah....
  1. A.DPR, MA, MK
  2. B.MK, DPD, KY
  3. C.KY, KPK, KPU
  4. D.KY, KPK, MA
  5. E.MK, MA, KY
32.Berikut yang bukan merupakan contoh kegiatan sebagai bentuk partisipasi politik adalah....
  1. A.Menjaga anggota partai politik
  2. B.Memilih wakil rakyat dalam pemilu
  3. C.Demonstrasi
  4. D.Berjualan di trotoar
  5. E.Mendukung dan menentang calon pemimpin tertentu
33.Salah satu keikutsertaan masyarakat dalam sistem politik di bidang ekonomi adalah....
  1. A.Menggunakan hak suara dalam pemilu
  2. B.Menjadi anggota aktif dalam partai politik
  3. C.Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegaknya NKRI
  4. D.Menciptakan sektor-sektor ekonomi produktif
  5. E.Bela negara dalam arti luas sesuai kemampuan dan profesi
34.Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi disebut....
  1. A.Otonomi daerah
  2. B.Daerah otonom
  3. C.Desentralisasi
  4. D.Sentralisasi
  5. E.Dekonsentrasi
35.Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan diatas merupakan pengertian otonomi daerah menurut....
  1. A.UUD Tahun 1945 pasal 18
  2. B.UU No. 23 Tahun 2014
  3. C.The Liang Gie
  4. D.Patrick Sills
  5. E.C. J. Franseen
 
36.Di bawah ini yang bukan hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah adalah....
  1. A.Pemerintah pusat berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan tingkat nasional
  2. B.Pemerintah daerah berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintah di daerah masing-masing bersama DPRD
  3. C.Pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pusat adalah Presiden
  4. D.Pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah
  5. E.Pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah berada ditangan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten Kota (Gubernur/Bupati/Wali Kota)
37.Di bawah ini urusan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah....
  1. A.Politik Luar Negeri
  2. B.Pertahanan Keamanan
  3. C.Yustisi dan Moneter
  4. D.Agama
  5. E.Kebudayaan
38.Dalam pemerintah daerah wewenang pengaturan dilakukan oleh DPRD dan Kepala Daerah. Sedangkan wewenang pengurusan dilakukan oleh....
  1. A.Presiden dan DPRD
  2. B.Pemerintah Pusat dan Daerah
  3. C.Kepala Daerah dan DPR
  4. D.Kepala Daerah dan DPD
  5. E.Kepala Daerah serta perangkat yang lain
39.Sistem Pemerintah Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam Undang-Undang. Dibawah ini daerah yang tidak diberi otonomi khusus atau istimewa adalah....
  1. A.Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  2. B.Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
  3. C.Provinsi Aceh
  4. D.Provinsi Kalimantan
  5. E.Provinsi Papua, Papua Barat
40.Hubungan Fungsional berkaitan erat dengan pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk....
  1. A.Menciptakan pemerintahan yang baik
  2. B.Menerapkan asas otonomi klasikal
  3. C.Memaksimalkan tugas pembantuan
  4. D.Meringankan beban pemerintah pusat
  5. E.Menghindari beban pemerintah yang melampaui batas