40 Soal dan Kunci Jawaban PAS PKN SMA Kelas XII Semester Ganjil

1.Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik setiap orang yang penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Maka secara mendasar hak merupakan suatu kewenangan manusia untuk bertindak yang kewenangan itu bisa didapatkan atas….

1. Pemberian orang lain
2. Aturan hukum yang berlaku
3. Pemberian tuhan
4. Pemberian masyarakat
5. Amanah konstitusi dan negara

2.Setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya. Tujuannya untuk menciptakan ketenteraman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila. Hal yang dapat dilakukan sesuai kaidah sila kelima Pancasila, seperti….

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
2. Membina kerukunan hidup antar sesama manusia
3. Memperlakukan manusiasesuai harkatdan martabatnya
4. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
5. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

3.Seorang pelajar berangkat ke sekolah dengan menggunakan kendaraan. Namun, tidak memakai helm dan tidak membawa STNK. Hal tersebut merupakan bentuk....

1. Pelanggaran hak
2. Pengingkaran kewajiban
3. Pelanggaran kewajiban
4. Pengingkaran hak
5. Pelanggaran hak dan kewajiban

4.Pak Anton tidak membayar pajak listrik, pajak kendaraan, pajak penghasilan, serta pajak bumi dan bangunan, karena beranggapan bahwa pajak merupakan bentuk pemaksaan kehendak oleh negara kepada rakyatnya. Tindakan Pak Anton tersebut merupakan pengingkaran kewajiban warga negara yang bertentangan dengan pasal....

1. 23 A UUD NRI Tahun 1945
2. 23 B UUD NRI Tahun 1945
3. 23 C UUD NRI Tahun 1945
4. 23 D UUD NRI Tahun 1945
5. 23 E UUD NRI Tahun 1945

5.Perhatikan pernyataan berikut!

NoPERNYATAAN

• 1Mendapatkan pengajaran
• 2Mematuhi tata tertib lalu lintas
• 3Membayar iuran sekolah
• 4Mendapatkan perlindungan hukum
• 5Membuang sampah pada tempatnya
• 6Mengikuti upacara bendera secara tertib dan disiplin

Pernyataan yang merupakan bagian dari kewajiban warga negara ditunjukkan pada nomor....

1. (1), (2), (3), dan (4)
2. (1), (3), (4), dan (5)
3. (2), (3), (4), dan (5)
4. (2), (3), (5), dan (6)
5. (3), (4), (5), dan (6)

6.Hak untuk mendapatkan pengajaran seperti yang tercantum pada kode 1 (satu) dalam tabel nomor 5 (lima) diatur dalam pasal....

1. 28 A UUD NRI Tahun 1945
2. 28 B UUD NRI Tahun 1945
3. 28 C UUD NRI Tahun 1945
4. 28 D UUD NRI Tahun 1945
5. 28 E UUD NRI Tahun 1945

7.Seorang pelajar hendaknya melaksanakan kewajibannya di sekolah. Namun, ketika segala kewajibannya telah ditunaikan tapi tidak kunjung menuai haknya maka hendaknya pelajar tersebut....

1. Mematuhi tata tertib saja sesuai kewajibannya
2. Membayar iuran sekolah sesuai ketetapan
3. Menuntut pemenuhanhaknya dengancara berdemonstrasi
4. Tetap melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan agar memperoleh hak-haknya
5. Tidak melakukan tuntutan karena suatu saat haknya pasti akan didapatkan

8.Kesadaran sikap dan prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya adalah nilai dasar yang terkait dengan nilai....

1. Ketuhanan
2. Kemanusiaan
3. Persatuan
4. Kerakyatan
5. Keadilan

9.Pengamalan nilai sila ketiga Persatuan Indonesia dapat diterapkan dalam sikap-sikap berikut….

1. Membina kerukunan hidup antar umat beragama
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
3. Berani membela kebenaran dan keadilan
4. Mengembangkan sikap saling mencintai sesame manusia
5. Membina rasa nasionalisme dalam bingkai NKRI

10.Keseluruhan nilai yang dijadikan pedoman dalam sistem politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang bersumber pada nilai dasar dan bersifat berubah mengacu pada Pancasila sebagai....

1. Dasar Negara Indonesia
2. Pedoman Hidup Bangsa Indonesia
3. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia
4. Filsafat Hidup Bangsa Indonesia
5. Ideologi Negara Indonesia

11.“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Pasal 27 Ayat (1). Ketentuan tersebut mengatur tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu....

1. Kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan
2. Kewajiban agar diberlakukan sama di dalam hukum
3. Kewajiban memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya
4. Kewajiban agar diberlakukansama didalam pemerintahan
   
5. Kewajiban menjalankan hukum sesuai dengan hakikat rule of law

12.Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang sosial budaya seperti yang tercermin dalam pasal 31 dan 32 UUD NRI Tahun 1945 dapat diwujudkan seperti berikut, kecuali….

1. Hak untuk mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah bagi seluruh insan pendidikan
2. Hak untuk menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah bagi pelaku seni dan budaya saja
3. Kewajiban untuk melestarikan budaya nasional dan daerah
4. Kewajiban membantu negara dalam pembangunan melalui membayar pajak, bumi dan bangunan
5. Kewajiban untuk mematuhi peraturan dalam bidang pendidikan formal

13.Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” dan “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Aturan tersebut termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal....

1. 27 Ayat (1) dan 30 Ayat (1)
2. 27 Ayat (3) dan 30 Ayat (1)
3. 27 Ayat (3) dan 30 Ayat (2)
4. 27 Ayat (3) dan 30 Ayat (3)
5. 27 Ayat (3) dan 30 Ayat (4)

14.Selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan pencerminan nilai Pancasila….

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

15.Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang- undangan lainnya disebut …

1. Nilai Dasar
2. Nilai Praksis
3. Nilai Ideal
4. Nilai Instrumental
5. Nilai Estetika

16.Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang disebabkan oleh faktor internal adalah....

1. Penyalahgunaan kekuasaan
2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum
3. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
4. Penyalahgunaan teknologi
5. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

17.Kita harus menyadari bahwa tidak semua pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban disebabkan oleh faktor dari luar. Namun, banyak yang berasal dari diri pelaku sendiri seperti….

1. Toleransi dengan bersikap yang tidak bertentangan dengan pendirian sendiri
2. Tingginya sikap menghargai kedudukan orang lain
3. Kesenjangan dalam berbagai aspek kehidupan baik trigatra maupun astagatra
4. Prilaku yang didasarkan atas dorongan untuk keuntungan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain
5. Munculnya kesadaran berbangsa dan bernegara

18.Apabila pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terlanjur terjadi kita dapat melakukan upaya refresif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat setelah terjadi penyimpangan. Cara refresif dilakukan dengan....

1. Mengarahkan individu agar mematuhi nilai-nilai yang berlaku
2. Membujuk masyarakat agar mematuhi norma-norma yang mengikat
3. Menjatuhkan sanksi hukum yang tegas jika pelaku tidak dikenal
4. Mengancam agar tidak mengulang perbuatan yang merugikan orang lain
5. Menindak untuk memberikan sanksi bagi para pelakunya

19.Dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bersifat refresif, posisi lembaga negara sangatlah vital. Oleh karena itu, diciptakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang bertugas memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di bawahnya. Lembaga yang dimaksud adalah….

1. Lembaga Peradilan
2. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
3. Tentara Nasional Indonesia
4. Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Kepolisian Republik Indonesia

20.Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya ini dibangun dengan cara melakukan sosialisasi tentang aturan maupun dampak dari suatu tindakan korupsi. Untuk melaksanakan hal itu, KPK memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur di dalam....

1. UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. UUNo.30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Korupsi
3. UU No.31 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   
4. UU No.32 Tahun2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   
5. UU No.33 Tahun2002 tentangKomisi Pemberantasan Korupsi

21.Pernyataan berikut yang selaras dengan makna pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah....

1. Kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan
2. Hak warga negara untuk mendapat perlindungan hukum
3. Hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
4. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara
5. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara

22.Nilai praktis merupakan perwujudan nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan wujud pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai praksis sila ketiga Pancasila....

1. Melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing
2. Menghormati setiap keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah
3. Memberikan pertolongan kepada orang lain
4. Mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan
5. Ikut serta dalam kegiatan bakti sosial

23.Pada UU No. 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh….

1. Badan Intelijen Negara
2. Badan Narkotika Nasional
3. Aparat Kepolisian
4. Badan SAR Nasional
5. Lembaga Ketahanan Nasional

24.Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3)....

1. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
2. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
4. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
5. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

25.Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara, dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada asas legalitas. Hal tersebut sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum yang bertujuan untuk, (1) memperkuat kepastian hukum; (2) menciptakan keadilan dan kejujuran untuk terdakwa; (3) mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana; (4) mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan (5) memperkuat rule of law. Hal tersebut diatur di dalam….

1. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002
2. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002
3. Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002
4. Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002
5. Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2002

26.Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara tersebut harus dilaksanakan secara merdeka, maksudnya adalah....

1. Kejaksaan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya
2. Kejaksaan bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani
3. Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan serta mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan
4. Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana tertentu
5. Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus perdata saja

27.Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 di bidang perdata dan tata usaha negara adalah....

1. Melakukan penuntutan terhadap semua perkara pidana
2. Bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah
3. Melaksanakan penerapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
5. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang

28.Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Bab IX UUD NRI Tahun 1945 dan secara khusus dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan peraturan tersebut, lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah....

1. Mahkamah Agung
2. Mahkamah Konstitusi
3. Komisi Yudisial
4. Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Pengadilan Militer

29.Peranan penting yang diemban oleh komisi yudisial dalam rangka menjalankan kekuasaan kehakiman adalah....

1. Menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
3. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
4. Memutus pembubaran partai politik dan memutus sengketa hasil pemilihan umum
5. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim

30.Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi, (1) tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; (2) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah); dan (3)….

1. Tindak pidana yang dilakukan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor
2. Tindakan untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor
3. Tindakan yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat
4. Tindak pidana untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan tipikor
5. Tindakan untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

31.Salah satu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan kewenangannya adalah melaksanakan langkah atau upaya pencegahan. Cara yang bisa ditempuh seperti berikut, kecuali....

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan
4. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan
5. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi

32.Mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku maka prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut selaras dengan ketentuan....

1. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
2. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
3. Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
4. Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
5. Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

33.Hukum merupakan petunjuk berperilaku dalam kehidupan. Maka masyarakat harus menyadari akan adanya perintah dan larangan dalam penerapan hukum. Pernyataan tersebut merupakan makna hukum yang berfungsi sebagai....

1. Alat pengatur tata tertib dan keteraturan hubungan masyarakat
2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial
3. Sarana penggerak pembangunan
4. Alat penyelesaian sengketa
5. Alat untuk mewujudkan ketenteraman sosial

34.Salah satu hak kekayaan industri yang merupakan hak ekslusif yang diberikan negara atas hasil kreasi seseoran, dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri dan/atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut disebut hak....

1. Paten
2. Penanggulangan praktik persaingan curang
3. Desain tata letak sirkuit terpadu
4. Desain industri
5. Rahasia dagang

35.Lembaga peradilan yang bertugas mengadili anggota- anggota TNI yang meliputi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara adalah....

1. Pengadilan Agama
2. Pengadilan Tipikor
3. Pengadilan Tata Usaha Negara
4. Pengadilan Tinggi
5. Pengadilan Militer

36.Objek peradilan tata usaha negara meliputi bidang….

1. Hankam, politik, dan sosial
2. Hankam, politik, dan HAM
3. Sosial, politik, dan ekonomi
4. Sosial, ekonomi, dan fungsi publik
5. Politik, ekonomi, dan budaya

37.Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut….

1. Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara dan pemerintah
2. Melakukan pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilihan umum
3. Yudisial review sengketa kewenangan antar lembaga negara serta pembubaran partai politik dan pemilihan umum
4. Yudisial review sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilihan umum
5. Sengketa hasil pemilihan anggota legislatif, pemilihan gubernur, dan pemilihan kepala daerah Tingkat II

38.Contoh nyata tindak pidana pelanggaran hukum yang menghina kedaulatan negara adalah....

1. Perbuatan makar
2. Menodai dan membakar bendera merah putih
3. Menghina presiden
4. Melanggar norma hukum
5. Membakar gambar tokoh negara

39.Hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pendidikan terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal....

1. 30 Ayat (1)
2. 30 Ayat (2)
3. 30 Ayat (3)
4. 30 Ayat (4)
5. 31 Ayat (1)

40.Agar pelanggaran hak dapat dikurangi atau dicegah maka tindakan yang layak dilakukan untuk para pelanggar hak itu sebaiknya....

1. Diserahkan kepada Mahkamah Internasional untuk diadili
2. Diserahkan kepada pengadilan militer agar dihukum
3. Dihukum mati agar tidak mengulangi perbuatannya
4. Dijatuhi hukuman yang berat oleh pengadilan
5. Diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku